cara jadi warga negara indonesia

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik

Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun

tidak berturut-turut;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara 1 (satu) tahun atau lebih;

f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi

berkewarganegaraan ganda;

g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan

h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara

• Pasal 10

(1) Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam

bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.

(2) Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Pejabat. 

• Pasal 11

Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan

pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal

permohonan diterima. 

• Pasal 12

(1) Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

• Pasal 13

(1) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.

(2) Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(3) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 3 (tiga)

bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon

paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.

(4) Penolakan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3

(tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri. 

• Pasal 14

(1) Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan

berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan

janji setia.

(2) Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon,

Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

(3) Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau

menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa

alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.

(4) Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada

waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan

sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri. 

• Pasal 15

(1) Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (1) dilakukan di hadapan Pejabat.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita, acara pelaksanaan

pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

(3) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau

pernyataan janji setia, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berita

acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri.